Kewenangan Desa dan Regulasi Desa

Administrator Perpustakaan Desa

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. selengkapnya

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini. Gunakan bahasa yang santun dan komentar baru terbit setelah disetujui Admin.

CAPTCHA Image
[ Ganti Gambar ]
Isikan kode di gambar

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Aparatur Desa

Sekretaris Desa Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan Kelihan Banjar Dinas Kaja I Kelihan Banjar Dinas Kaja II Kelihan Banjar Dinas Kelod I Kelihan Banjar Dinas Kelod II Kelihan Banjar Dinas Kangin I Kelihan Banjar Dinas Kangin II

Covid-19